SATUQQ - Setelah gempa Donggala bermagnitudo 7,4 pada Jumat (28/9/2018) yang diikuti dengan tsunami Palu yang diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter, ada dua reaksi warga Indonesia: nyinyir tentang peringatan dini yang diakhiri dan prihatin untuk Palu.
Sementara dua reaksi itu sangat berasalan, ada satu hal lagi yang perlu dilakukan, mengambil pelajaran dari bencana ini.
Ketahui Keruwetannya
Bencana yang terjadi kali ini cukup kompleks. Gempa bermagnitudo besar dipastikan mengakibatkan kerusakan. Namun, tsunami yang datang menerjang Palu sungguh tak terduga.
Syarat tsunami adalah terjadinya gempa di zona subduksi atau pertemuan dua lempeng, episentrum pada kedalaman kurang dari 70 km, dan gerakan sesar naik. Gempa kemarin memiliki sesar mendatar dan berpusat di daratan. Artinya, sebenarnya potensi terjadinya tsunami sangat kecil.
Ahli tsunami Widjo Kongko dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Abdul Muhari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa karakter lepas pantai Palu yang berbentuk teluk turut memainkan peranan.
Gelombang tsunami bisa diamplifikasi ketika masuk teluk. Namun, bentuk teluk saja kemungkinan besar tak menjadi faktor utama yang menyebabkan gelombang tsunami mencapai sekitar 3 meter, seperti di rekaman video amatir.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, tsunami disebabkan oleh longsoran bawah laut. Tetapi Widjo dan Muhari berpendapat, itu masih spekulasi.
"Perlu dibuktikan dengan survei batimetri dasar laut untuk mengonfirmasi," kata Muhari.
Pelajaran untuk BMKG
Tsunami yang tak terduga menempatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada situasi sulit ketika harus memberi peringatan dini. Keputusan mengakhiri peringatan lalu menimbulkan kontroversi setelah viralnya video tsunami. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengaku, pihaknya mengalami keterbatasan pada saat gempa sementara harus memutuskan segera.
"Kenapa kami mengakhiri? Karena data tides gauge (hasil pengamatan di lapangan) tidak signifikan. Hanya 6 cm (di Mamuju)," kata Rahmat.
"Selain itu kalau kelamaan nanti siapa yang melakukan pertolongan. Nanti kalau kami tidak segera mengakhiri tidak ada penyelamatan di sana karena masih rentang waktu warning."
Keputusan pengakhiran peringatan dini hanya didasarkan pada data gelombang di Mamuju. BMKG tidak bisa dapat data dari Palu sebab stasiun pasang surut pemantau gelombang di sana kolaps.
"Stasiunnya persis di pinggir laut. Online pakai listrik. Sebelum gempa, sebenarnya berfungsi, tetapi begitu gempa komunikasi listrik mati," kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin yang bertanggung jawab pada pengoperasian stasiun itu.
"Begitu listrik mati, data berhenti mengalir. Inilah tantangannya kalau alat tergantung listrik," katanya menerangkan.
Bagaimanapun, Muhari mengungkapkan, BMKG perlu menjadikan kasus tsunami Palu sebagai pelajaran. Menurutnya, peringatan dini tsunami seharusnya tidak diakhiri dengan cepat karena besarnya magnitudo gempa dan karakter perairan Palu.
"Ketika ada tsunami di Mamuju setinggi 6-20 cm, maka harusnya diperhitungkan juga tsunami di wilayah dekat episentrum seperti Palu. Yang terjadi, ini diabaikan," katanya.
Muhari mencatat, keputusan pengakhiran peringatan dini yang memicu kontroversi ini adalah yang kedua kali. Sebelumnya, pada gempa tahun 2010, BMKG juga mengakhiri peringatan dini dengan cepat sementara tsunami menghantam Mentawai dan baru diketahui setelahnya. Terlepas dari adanya longsoran di bawah laut atau tidak, amplifikasi gelombang tsunami di wilayah yang berbentuk teluk perlu diwaspadai.
"Wilayah pantai barat Sumatera, seperti Nias, berpotensi mengalami hal yang sama seperti Palu," katanya.
Sebelumnya, amplifikasi gelombang tsunami ini juga terjadi saat tsunami Jepang 2011. Gelombang yang sampai mulut teluk Jayapura hanya 60 cm, tetapi di bagian dalam teluk mencapai 3,8 meter.
Investasi pada Infrastruktur Peringatan Dini
Segera Pelajaran bukan hanya untuk BMKG, tetapi juga pemerintah. Ini berkaitan dengan infrastruktur peringatan dini yang bisa memudahkan lembaga seperti BMKG untuk melaksanakan tugasnya.
Setiap kali gempa, pemerintah merespons dengan fokus pada datang ke lokasi, penyaluran bantuan, serta perbaikan infrastruktur pascabencana. Pemerintah belum fokus pada perbaikan alat untuk mencegah lebih banyak korban saat bencana.
Muhari mencontohkan, saat kejadian tsunami Jepang tahun 2011 yang memicu bencana Fukushima, stasiun pasang surut yang di tepi pantai juga mati. Namun Jepang memiliki banyak back-up alat.
"Mereka memasang buoy dan GPS di lepas pantai. Ada beberapa lapis, mulai dari jarak 1.000 kilometer sampai 50 kilometer. jadi ketika ada tsunami, mereka sudah pantau dari asal gelombangnya. NHK ikuti dan tayangkan live sehingga warga tahu gelombangnya di mana," katanya
Indonesia berinvestasi pada buoy, tetapi belum lengkap dan bermasalah.
"Buoy tsunami kita tidak ada yang berfungsi," terang Muhari.
Dengan wilayah Indonesia yang luas, stasiun pasang surut yang ada pun terbatas.
"Ketika fasilitas terbatas, yang ada bencana selalu datang pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Alatnya ada di A, tetapi bencananya di B dan akhirnya tetap jatuh korban," ungkap Muhari. Ahli tsunami Gegar Prasetya mengatakan, "Butuh berapa nyawa lagi untuk menyadarkan kita bahwa negara ini sangat rentan gempa dan tsunami? Kita butuh perubahan radikal untuk membangun kesiapsiagaan, baik dari aspek fisik maupun sosial."
Last but Not Least, Kita Juga Perlu Belajar
Terakhir dan tak kalah penting adalah pelajaran untuk kita. Setiap kali bencana, kita berhenti pada #PrayforPalu, #PrayforLombok, dan seterusnya. Namun banyak dari kita lupa untuk siap siaga bencana.
Di banyak wilayah, gempa bermagnitudo rendah saja memicu kerusakan yang parah. Artinya ada yang salah dalam cara kita membangun dan memilih tempat untuk rumah. Kecuali kita juga ingin menjadi korban, kita perlu berinventasi pada keselamatan bencana.
Bandar Q Domino QQ Poker Online Terbaik Dan Terpercaya
