Sebulan menjelang tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau caleg untuk Pemilihan Legislatif 2019 terganjal kontroversi. Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperjuangkan aturan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi caleg mendapat pertentangan.
Aturan yang tertuang dalam draf Peraturan KPU (PKPU) itu terancam tak diteken Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Alasan Yasonna lantaran PKPU yang diperjuangkan KPU bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pihak pemerintah pun sudah meminta KPU agar tak membuat aturan yang menabrak UU.
Kengototan KPU memperjuangkan aturan melarang mantan terpidana korupsi nyaleg punya alasan kuat. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, semangat memberantas korupsi harus dijaga. Masyarakat yak punya hak memilih harus punya daftar wakil rakyat yang kredibel.
Dukungan dari berbagai pihak pada KPU dilihat sebagai dorongan positif untuk memperjuangkan PKPU tersebut.
"Mendukung dan setuju dengan semangat memberantas korupsi. Semangat menciptakan Pemilu berkualitas harus dijaga, bagaimana mantan napi (koruptor) itu tidak nyaleg," kata Arief kepada VIVA, Kamis, 7 Juni 2018.
Ditentang pemerintah, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tak pesimis. Anggota KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan meski Menkumham tak menandatangani PKPU, maka tetap dinilai berlaku. Acuannya, sudah ditandatangani Ketua KPU.
"Dalam prosedur standar selama ini, PKPU itu sah jika ditandatangani oleh Ketua KPU," ujar Pramono kepada VIVA, Kamis, 7 Juni 2018.
Pramono menekankan, Kemenkumham hanya punya kewenangan untuk mengundangkan PKPU dan memasukkan ke lembaran negara. Ia pun heran bila benar Menkumham Yasonna tak menandatangani PKPU.
"Jadi, enggak ada kewenangan Kemenkumham dalam prosedur itu untuk menolak pengundangan sebuah peraturan seperti PKPU," tutur Pramono.
Bandar Q Domino QQ Poker Online Terbaik Dan Terpercaya
